• 8-Perintah-Harian.jpg
  • a1.jpg
  • DIRGAHAYU-75-RI.jpg


Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Tengah kembali menggelar kegiatan Jaksa Masuk Sekolah (JMS), melalui program Jaksa Masuk Sekolah memberikan penyuluhan hukum kepada para siswa / siswi yang merupakan bibit masa depan bangsa, kali ini diselenggarakan di Madrasah Aliyah Negeri 2 Hulu Sungai Tengah. Tujuan dilaksanakan kegiatan tersebut guna membangun budaya hukum dengan menciptakan generasi muda yang sadar hukum sejak dini agar nantinya pelajar-pelajar tersebut tidak tersangkut permasalahan yang berkaitan dengan hukum.


Materi hukum yang disampaikan Jaksa di Madrasah Aliyah Negeri 2 Hulu Sungai Tengah yaitu meliputi Pengenalan Lembaga Kejaksaan RI sebagai salah satu institusi penegak hukum, sosialisasi UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika serta bahaya narkoba bagi generasi muda. Kegiatan Jaksa Masuk Sekolah yang diselenggarakan oleh Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Tengah merupakan wujud nyata atas diterbitkannya Keputusan Jaksa Agung RI Nomor : KEP-184/A/JA/11/2015 tanggal 18 November 2015 tentang Pembentukan Tim Jaksa Masuk Sekolah (JMS) Kejaksaan Republik Indonesia, sebagai upaya mendukung Agenda Nawa Cita Ke-8 pemerintah Indonesia yakni “Melakukan Revolusi Karakter Bangsa”.

Moto Penkum Kejaksaan, “Kenali Hukum, Jauhi Hukuman”. Musholla MAN 2 HST, 12 April 2021.


Kajari Hulu Sungai Tengah bersama Tim Jaksa Penyidik

Barabai - Kepala Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Tengah Trimo, S.H.,M.H. bersama Tim Jaksa Penyidik telah menetapkan 4 (empat) Orang Tersangka dugaan Tindak Pidana Korupsi terhadap Pengadaan Bahan Kimia Tawas pada PDAM Hulu Sungai Tengah Tahun Anggaran 2018 dan 2019. Berikut keempat orang tersangka yang dimaksud: 1. SBN selaku direktur PDAM Hulu Sungai Tengah 2. KDA Selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) 3. IS selaku direktur CV. Kharisma Niaga Banjarmasin, selaku penyedia barang, dan 4. ANZ selaku direktur CV. Transmedia Communications Barabai


Penetapkan Tersangka Dugaan Kasus Korupsi di Kejari Hulu Sungai Tengah

Keempatnya disangkakan melanggar Primair Pasal 2 ayat (1) UU No 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Subsidair Pasal 3 UU No 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Aula Murakata Adhyaksa, 01 April 2021.

Editor: Penkum Kejari HST


Kajari HST, Trimo (Foto: Antara/M Taupik Rahman)

HULU SUNGAI TENGAH, iNews.id - Kejaksaan Negeri (Kajari) Hulu Sungai Tengah (HST) telah mengantongi nama terduga kasus korupsi di PDAM HST. Hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Kalsel menyebutkan kerugian negara mencapai Rp2 miliar.

"InsyaAllah minggu depan sudah keluar hasilnya. Ada lima orang tim dari BPKP yang turun ke lapangan, untuk melakukan pemeriksaan dan hampir seminggu mereka di Barabai," kata Kajari HST Trimo Trimo saat dikonfirmasi, Rabu (17/3/2021).

Dia mengungkapkan, penyidik juga sudah mengantongi nama terduga kasus korupsi pengadaan tawas di PDAM HST Tahun Anggaran 2018 sampai Tahun 2019 itu.

"Hari ini tadi kami juga sudah melakukan gelar perkara dan penyidik kami dengan alat bukti yang ada meyakini memang ada kerugian negara dan perbuatan melanggar hukum terhadap proyek pengadaan tawas itu," kata Trimo.

Dari prosesnya, pihak kejaksaan juga menemukan bahwa etika pengadaan tawas itu tidak dilalui. Yaitu tidak diumumkan dan melalui mekanisme pengadaan langsung. Kalau memang pengadaan langsung seharusnya juga ada pembanding.

"Namun, pada kasus ini pengadaannya langsung dan tidak langsung ditunjuk saja yang menggarapnnya. Jadi, dari prosesnya saja sudah bermasalah dan menyalahi aturan," kata Trimo.

Saat ditanya siapa yang terlibat dan dari instansi mana, Trimo masih belum mau membeberkan.

"Ini kan masih terduga, nanti akan kami sampaikan hasilnya minggu depan saat konferensi pers," katanya.

Dia menambahkan, dari proyek pengadaan tawas Tahun Anggaran 2018 hingga 2019 di PDAM HST senilai Rp2,3 miliar itu, pihak kejaksaan menemukan adanya dugaan korupsi dan kasusnya terus ditangani sejak Tahun 2020 yang lalu.

Sebelumnya, pihak kejaksaan juga telah memeriksa 30 an saksi dan alat bukti lain seperti dokumen dan surat-menyurat penting lainnya di kantor PDAM. Dokumen barang bukti tersebut juga telah disita dan disimpan oleh penyidik dari Kejari HST. Sebenarnya, kejaksaan sudah mengetahui berapa kerugian negara, namun lembaga yang berwenang menghitung itu BPKP yang mengeluarkan.

"Jika nantinya sudah keluar hasil dari BPKP, siapapun dan dari pihak manapun baik internal maupun eksternal PDAM pasti akan kita tetapkan sebagai tersangka," ucapnya. Editor : Nani Suherni


Tim JPN KN Hulu Sungai Tengah

Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Tengah melalui Jaksa Pengacara Negara selaku kuasa hukum dari Bupati Hulu Sungai Tengah sebagai tergugat I dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Tengah sebagai Tergugat II telah berhasil memenangkan gugatan dengan Objek sengketa berupa sebidang Tanah SDN Murung A, yang terletak di Jl. H.Ardjan Desa Murung A, Kec.Batu Benawa serta Telah Berhasil melakukan Penyelamatan Keuangan Negara Senilai Rp. 292.000.000,- belum termasuk Dwangsome Rp.100.000,-/perhari.


Tim JPN KN Hulu Sungai Tengah Bersama Warga Desa Murung


Tim JPN KN Hulu Sungai Tengah Bersama Warga Desa Murung

Atas keberhasilan JPN dalam memenangkan gugatanya warga masyarakat desa Murung A memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya atas kinerja Jaksa Pengacara Negara Kejari Hulu Sungai Tengah dengan melaksanakan syukuran dan mengundang Tim Jaksa Pengacara Negara.

Editor : Penkum Kejari Hulu Sungai Tengah

Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Tengah melaksanakan Kegiatan Jumat Sehat dengan senam pagi yang diikuti Kepala Kejaksaan Hulu Sungai Tengah Trimo, S.H., M.H. beserta seluruh pegawai Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Tengah. Bertempat di halaman Kejari Hulu Sungai Tengah Jum'at 12 Maret 2021.


Senam pagi ini dipandu oleh instruktur senam, dimulai dengan gerakan pemanasan, gerakan inti, dan ditutup dengan gerakan pendinginan. Seluruh pegawai sangat berantusias dan penuh semangat dalam mengikuti gerakan-gerakan senam dari instruktur. Seluruh pegawai juga menerapkan dan mentaati protokol kesehatan diantaranya dengan selalu memakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak.


Diharapkan dengan diadakannya senam dapat menjaga metobolisme dan imunitas tubuh agar terhindar dari penyakit dan menjaga kesegaran jasmani dan rohani sehingga pegawai dapat memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.

 

Alamat Kantor

 

Jl. Abdul Muis Redhani No. 60 Kelurahan Mandingin Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah Provinsi Kalimantan Selatan - Indonesia Telp. (0517) 41024 .: Lihat Peta :.

Tautan

 

Kejaksaan Agung RI Mahkamah Agung POLRI KPK