Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Tengah Memperoleh Predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK)

Zona Integritas

Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Tengah Memperoleh Predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK)

Published: 12 December 2018

Written by Administrator

Barabai || Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Tengah memperoleh predikat WBK dan menerima penghargaan dari KemenPanRB pada tanggal 10 Desember 2018 di Golden Ballroom Hotel Sultan Jakarta yang diserahkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPANRB), Bapak Syafruddin dengan didampingi Wakil Jaksa Agung, Bapak Dr. Arminsyah dan Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan Kementerian PAN RB, Bapak Muhammad Yusuf Ateh, Ak., MBA., kepada Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Tengah, yang diterima langsung oleh Kepala Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Tengah. Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Tengah Merupakan salah satu dari 13 Satuan Kerja Kejaksaan RI yang memperoleh predikat Wilayah Bebas Korupsi.

Terkait tiga belas satuan kerja (satker) dilingkungan Kejaksaan RI yang meraih penghargaan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK), Jaksa Agung, Bapak Dr. (H.C) H.M. Prasetyo menyampaikan bahwa “apa yang kita terima dalam predikat WBK ini adalah bentuk keberanian dan komitmen untuk harus merubah semua apa yang ada selama ini, mungkin selama ini ada yang kurang cepat dirubah menjadi cepat, kalau ada yang mempersulit dirubah menjadi dipermudah segala urusannya”.

Kepala Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Tengah Bapak Wagiyo Santoso, S.H.,M.H. menyampaikan bahwa “ini adalah capaian yang sangat luar biasa semoga dengan diperolehnya predikat WBK ini dapat meningkatkan kualitas pelayanan terhadap para pencari keadilan serta dapat memicu satuan kerja lain di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Tengah untuk memperoleh pencapaian yang sama. Bapak Kajari juga mengingatkan kepada jajarannya untuk selalu meningkatkan kualitas kinerja untuk menuju Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM).”
(Subseksi C)

Category: Reformasi Birokrasi

HAMRI RIZA, SH.

KEPALA SUB BAGIAN PEMBINAAN

Subbagian Pembinaan mempunyai tugas melakukan pembinaan atas manajemen dan pembangunan prasarana dan pengelolaan ketatausahaan kepegawaian kesejahteraan pegawai, keuangan, perlengkapan organisasi dan tatalaksana, pengelolaan teknis atas milik negara yang menjadi tanggung jawab serta pemberian dukungan pelayanan teknis dan adminstrasi bagi seluruh satuan kerja di lingkungan kejaksaan Negeri yang bersangkutan dalam rangka memperlancar pelaksanaan tugas.

Dalam melaksanakan tugas, Subbagian Pembinaan menyelenggarakan fungsi :

1. melakukan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi serta membina kerjasama seluruh satuan kerja di lingkungan Kejaksaan Negeri di bidang administrasi;

2. melakukan pembinaan organisasi dan tatalaksana urusan ketatausahaan dan mengelola keuangan, kepegawaian, perlengkapan dan milik negara yang menjadi tanggung jawabnya;

3. melakukan pembinaan dan peningkatan kemampuan, keterampilan dan integritas kepribadian aparat Kejaksaan di daerah hukumnya.

Subbagian Pembinaan terdiri dari:

1. Urusan Kepegawaian yang mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, peningkatan integritas dan kepribadian serta kesejahteraan pegawai.

2. Urusan Keuangan yang mempunyai tugas melakukan urusan keuangan;

3. Urusan Perlengkapa yang mempunyai tugas melakukan urusan perlengkapan dan kerumahtanggaan.

Urusan Tata Usaha dan Perpustakaan yang mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan dan perpustakaan.

NANI ARIANTI, S.H., M.Kn.,M.H.

KEPALA SEKSI PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA

Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara mempunyai tugas melakukan dan atau pengendalian kegiatan penegakan, bantuan, pertimbangan dan pelayanan hukum serta tindakan hukum lain kepada negara, pemerintah dan masyarakat di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara.

Dalam melaksanakan tugasnya, Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara menyelenggarakan fungsi :

1. Penyiapan perumusan kebijaksanaan teknis di bidang perdata dan tata usaha negara berupa pemberian bimbingan, pembinaan dan pengamanan teknis;

2. Pengendalian kegiatan penegakan hukum, bantuan pertimbangan dan mewakili kepentingan negara dan pemerintah;

3. Pelaksanaan gugatan uang pengganti atas putusan pengadilan, gugatan ganti kerugian dan tindakan hukum lain terhadap perbuatan yang melawan hukum yang merugikan keuangan negara;

4. Pemberian bantuan hukum terhadap masyarakat yang menyangkut pemulihan dan perlindungan hak dengan memperhatikan kepentingan umum sepanjang negara atau pemerintah tidak menjadi tergugat;

5. Pelaksanaan tindakan hukum di dalam maupun di luar pengadilan mewakili kepentingan keperdataan dari negara pemerintah dan masyarakat baik berdasarkan jabatan maupun kuasa khusus;

6. Pembinaan kerjasama dan koordinasi dengan instansi terkait serta memberikan bimbingan dan petunjuk teknis dalam penanganan masalah perdata dan tata usaha negara di daerah hukum Kejaksaan Negeri yang bersangkutan;

7. Pemberian saran konsepsi tentang pendapat dan atau pertimbangan hukum Jaksa Agung mengenai perkara perdata dan tata usaha negara dan masalah hukum lain dalam kebijakan penegakan hukum;

8. Peningkatan kemampuan, ketrampilan dan integritas kepribadian aparat tindak pidana khusus di daerah hukum Kejaksaan Negeri yang bersangkutan.

SAHIDANOOR, SH.

KEPALA SEKSI TINDAK PIDANA KHUSUS

Seksi Tindak Pidana Khusus, mempunyai tugas melakukan pengendalian kegiatan penyelidikan, penyidikan, prapenuntutan, pemeriksaan tambahan, penuntutan, melaksanakan penetapan dan putusan pengadilan, pengawasan terhadap pelaksanaan keputusan lepas bersyarat dan tindakan hukum lainnya dalam perkara tindak pidana khusus di daerah hukum Kejaksaan Negeri yang bersangkutan.

Dalam melaksanakan tugas, Seksi Tindak Pidana Khusus menyelenggarakan fungsi:

1. penyiapan perumusan kebijaksanaan teknis di bidang tindak pidana khusus berupa pemberian bimbingan, pembinaan dan pengamanan teknis ;

2. penviapan rencana, pelaksanaan dan pengendalian kegiatan penyelidikan, penyidikan, prapenuntutan, pemeriksaan, tambahan, penuntutan dan pengadministrasiannya;

3. pelaksana.m penetapan hakim dan putusan pengadilan, pengawasan terhadap pelaksanaan keputusan lepas bersvarat dan tindakan hukum lain dalam perkara tindak pidana khusus serta pengadministrasiannya ;

4. pembinaan kerjasama dan koordinasi dengan instansi terkait dan memberi bimbingan serta petunjuk teknis kepada penyidik dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi, ekonomi dan tindak pidana khusus yang lain serta pengadminintrasiannya;

5. penyiapan bahan sarana konsepsi tentang pendapat dan atau pertinibangan hukum Jaksa Agung mengenai perkara tindak pidana khusus dan masalah hukum lain dalam kebijaksanaan hukum;

6. peningkatan kemampuan, keterampilan dan integritas kepribadian aparat tindak pidana khusus

Zona Integritas

Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Tengah Memperoleh Predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK)

Alamat Kantor

Tautan